Moralitas yang Anarki

Oleh: Suharyanto

Moral, sering dimaknakan positif. Orang yang tidak bermoral berarti orang tersebut negatif dalam tindakan dan tutur katanya. Ketika menaikkan harga BBM, Presiden SBY pernah menjawab dalam sebuah wawancara eksklusif tentang popularitasnya terkait dengan pemilu 2009 dengan menaikkan harga BBM. SBY bilang (lebih kurang) begini ”justru saya tidak bermoral apabila pemerintah tidak menaikkan BBM demi popularitas untuk 2009”. Kata ”moral” ini juga memperlihatkan bagaimana status kata itu, yaitu bermakna positif. Dengan demikian maka orang bermoral adalah orang telah dan sedang bertindak dan bertutur kata positif.

Moralitas sudah menjadi kesepakatan universal meskipun standarnya bisa berbeda-beda, tetapi hampir semua sepakat bahwa tindakan bisa masuk bermoral atau tidak bisa dirasakan. Umat manusia bisa saja berbeda dalam segala hal, tetapi ketika berkaitan dengan moral maka nyaris sepakat dan ”sama”. Tak heran bila kemudian muncul seruan-seruan moral untuk kembali mengedepankan moral dalam bertindak dan bertutur kata.

Celakanya terkadang kita susah membedakan mana yang moralis dan demoralis karena dalam keseharian, orang yang melakukan tindakan ”demoralisasi” justru sering menyerukan moralitas. Atau, orang yang menyandang penjaga moralitas justru berperilaku amoral. Sehingga di tengah-tengah masyarakat sudah hilang kepercayaan terhadap para penyeru ini. Status moralitas ini sudah sama saja antara penyeru dan yang diserukan. Bila sudah demikian maka lahirlah permisifisme. Lahirlah masyarakat yang permisif yang penting tidak menganggu satu sama lain. TST sajalah, Tahu sama Tahu.

Moral sering terkait dengan etika dan norma. Norma dan etika itu sendiri erat kaitannya dengan adat istiadat, budaya dan agama karena adat-budaya dan agama yang memiliki standar norma dan etika tertentu. Jadi orang yang melanggar adat dan agama berarti telah melanggar norma dan etika, dan dengan demikian berarti tidak bermoral. Sayangnya, ini sering direduksi menjadi wilayah seksualitas saja dalam penilaian moralitas. Sementara wilayah kehidupan lain seperti korupsi, illegal logging (maling kayu hutan), suap dan lain sebagainya nyaris tidak menjadi seruan moralitas.

Seruan moralitas tidak menyentuh kepada wilayah-wilayah seperti korupsi, kolusi, nepotisme, maling kayu hutan, suap menyuap, perusakan fasilitas umum dan lain sebagainya. Dalam kondisi yang seperti ini kemudian ditambah dengan permisifitas yang terbentuk tadi maka suburlah hipokritisme. Makanya wajar saja bila ada fenomena ”main telpon-telponan” antara pengusaha dengan jaksa. Jaksa alih profesi menjadi pedagang permata (baca; penjual perkara), kayu hasil curian dianggap limbah. Bila diverifikasi maka oknum-oknum ini menjawab dengan berputar-putar padahal aksinya nyata dan jelas melanggar moralitas, merugikan negara!.

Fenomena yang lain lagi adalah demonstrasi menjadi anarki (justru dilakukan oleh kaum pengusung moralitas). Sekarang sudah tidak bisa dibedakan antara unjuk rasa dan anarki. Justru keadaannya semakin bertambah parah, setiap ada demontrasi maka yang ada di benak masyarakat adalah membakar ban mobil, merusak pagar, melempar batu laksana intifada saja, memecahkan kaca, menggulingkan kendaraan dan membakarnya. Inilah makna baru demontrasi oleh salah satu segmen penyeru moralitas. Fakta bahwa moralitas telah menjadi anarkisme.[]

Dimuat pada kolom Harian Bengkulu Ekspress, Jumat 27 Juni 2008

Leave a comment

Filed under Artikel Umum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s